Bengkulu Tengah – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi ( RAKOR) mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D. melalui virtual dari Gedung Bhakti Praja dan diikuti oleh para Menteri/Kepala Negara Pemerintah non Kementerian , Gubernur, Bupati Walikota se-Indonesia serta unsur terkait lainnya.
Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah Drs. Rachmat Riyanto, S.T.,M.AP di dampingi Kepala BPS Bengkulu Tengah, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti rakor melalui zoom bertempat di Ruang Rapat Bupati (RRB). Selasa (17/7/2023)
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo pada rakor bersama pada menteri kabinet menjelaskan bahwa pengendalian inflasi di Indonesia terkendali dengan baik dan harus dapat di syukuri bersama. Selain itu presiden RI juga menginginkan pengendalian inflasi di Indonesia dilaksanakan secara detail.
Saya sebagai mendagri diperintahkan Presiden RI untuk mengecek pengendalian inflasi diseluruh Wilayah Indonesia. Jika terjadi peningkatan kita harus bersama sama melakukan upaya agar inflasi diwilayah tersebut dapat terjaga. Selanjutnya diupayakan seluruh pimpinan daerah untuk dapat mengecek harga bahan pokok dipasar secara rutin setiap minggunya. Agar dapat mengetahui stabilitas harga dipasaran. Jelasnya
Lanjut Mendagri RI bahwa kedetailan pengendalian inflasi harus dapat kita kerjakan bersama sama agar memperoleh hasil terbaik. Negara Indonesia memiliki potensi potensi alam yang luar biasa. Itu merupakan anugerah untuk menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pengendalian inflasi.
“Banyak jalan dan banyak cara , tujuan target dan dalam pengendalian inflasi harus dapat tercapai,” ungkapnya
Setelah itu, Rakor dilanjutkan dengan pemaparan oleh BPS Pusat , Badan Pangan Nasional serta beberapa instansi terkait lainnya. (Adv/Bri)