Kabupaten Lebong – Guna menghasilkan rumusan sinergitas serta peran masing-masing stakeholder dalam menyikapi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Lebong, Dinas Sosial menggelar dialog Kesejahteraan Sosial, Kamis (11/5/2023). Tampak dalam dialog Kesejahteraan Sosial yang digelar pagi itu melibatkan seluruh pihak, mulai dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan termasuk dan seluruh OPD, termasuk juga BUMN yang ada di wilayah Kabupaten Lebong.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial, A Ghozali, menyampaikan, tujuan digelarnya dialog kesejahteraan sosial itu guna mensinkronkan program Dinas Sosial agar sejalan dengan OPD-OPD lain yang nantinya mungkin akan menjadi leading sektor dari permasalahan sosial yang mungkin timbul. Dia menjelaskan, Dinas Sosial memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial baik perorangan, kelompok ataupun masyarakat secara menyeluruh. Permasalahannya pun kompleks sekali, mulai dari permasalahan kemiskinan, yatim piatu, anak putus sekolah, Lansia, ODGJ, termasuk juga permasalahan bencana. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri oleh Dinas Sosial tapi harus kerjasama lintas sektor.
“Permasalahan sosial ini banyak sekali, mulai dari permasalahan anak-anak hingga Lansia (Lanjut Usia), mulai dari orang waras hingga ODGJ, mulai dari warga miskin hingga kaya, semua itu menjadi tanggungjawab kita bersama,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Lebong, Kopli Ansori, yang hadir langsung dalam acara tersebut, menyampaikan, permasalahan sosial di tengah masyarakat adalah tanggungjawab bersama yang harus melibatkan semua pihak. Tidak mungkin semua permasalahan bisa diketahui ataupun diselesaikan sendiri oleh Dinas Sosial. Untuk itu, dia mengajak semua pihak agar saling bergandengan tangan dan bersinergi untuk mengatasi setiap permasalahan sosial yang ada. Selain OPD-OPD ataupun instansi pemerintahan, masyarakat juga harus berperan aktif.
“Intinya harus bersinergi, jalin komunikasi dan koordinasi, karena permasalahan sosial adalah tanggungjawab kita bersama,” tutur bupati.
Bupati menambahkan, permasalahan sosial itu macam-macam, ada anak putus sekolah, ada warga sakit, ada bencana, mabuk-mabukan, anak-anak ngibon, ataupun permasalahan-permasalahan lainnya. Untuk menjawab semua permasalahan tersebut tentunya Dinas Sosial harus melibatkan OPD lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPBD dan masyarakat. Yang terpenting, lanjut bupati, Dinas Sosial harus responsif dan cepat tanggap.
“Kita harus responsif dan cepat tanggap, jangan sampai masyarakat menjerit kita baru bertindak,” tegasnya.
Selain itu, bupati juga meminta peran aktif para orang tua dalam mengawasi anak-anaknya. Karena, jika orang tua lepas kontrol maka akan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial anak.
“Mereka bisa salah pergaulan sehingga melakukan hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan anak. Untuk itu orang tua harus berperan aktif mengawasi anak-anaknya,” jelas bupati. (Adv/Bri)
