Kepahiang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepahiang Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Kepahiang pada Selasa (02/05/2023).
Melalui Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Hariyanto, S.Kom., M.M. didampingi oleh Anggota DPRD Maryatun dan dihadiri 14 anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, laporan hasil pembahasan LKPJ disampaikan secara langsung oleh masing-masing juru bicara komisi. Komisi 1 disampaikan oleh Sekretaris Komisi, Franco Escobar, S.Kom, Komisi II disampaikan oleh Juru Bicara Komisi, Hj. Dwi Pratiwi Nur Indah Sari, S.E. dan Komisi III disampaikan oleh Ketua Komisi, Ansori M.
๐ฝ๐๐ง๐๐ ๐ช๐ฉ ๐๐๐ฉ๐๐ฉ๐๐ฃ-๐๐๐ฉ๐๐ฉ๐๐ฃ ๐จ๐ฉ๐ง๐๐ฉ๐๐๐๐จ ๐๐๐ง๐ช๐ฅ๐ ๐จ๐๐ง๐๐ฃ, ๐ข๐๐จ๐ช๐ ๐๐ฃ ๐๐๐ฃ ๐ ๐ค๐ง๐๐ ๐จ๐ ๐ฉ๐๐ง๐๐๐๐๐ฅ ๐ฅ๐๐ฃ๐ฎ๐๐ก๐๐ฃ๐๐๐๐ง๐๐๐ฃ ๐ช๐ง๐ช๐จ๐๐ฃ ๐ฅ๐๐ข๐๐ง๐๐ฃ๐ฉ๐๐๐๐ฃ ๐ฎ๐๐ฃ๐ ๐๐๐ก๐๐ ๐จ๐๐ฃ๐๐ ๐๐ฃ ๐๐๐ฟ-๐๐๐ฟ ๐ข๐๐ฉ๐ง๐ ๐๐ค๐ข๐๐จ๐.
๐๐๐ญ๐๐ญ๐๐ง ๐๐จ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ข ๐ :
- Terhadap tingkat keterbacaan substansi, Komisi I merekomendasikan pentingnya reevaluasi di lingkungan tim intern penyusun dokumen LKPJ sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada publik maupun DPRD dapat dipahami dengan baik.
- Berkenaan dengan realisasi pelaksanaan program kegiatan pada Sekretariat Daerah, Komisi I merekomendasikan agar Bupati melakukan evaluasi capaian kinerja Sekretariat Daerah berupa penertiban distribusi dan pemakaian kendaraan dinas sehingga tepat sasaran dan sesuai standarisasi jabatan. Kemudian penertiban pemanfaatan asset daerah demi memberi kontribusi kesejahteraan daerah dan masyarakat.
- Melalui BKDPSDM, saudara Bupati perlu melakukan upaya pengadaan tenaga ASN/PPPK khususnya tenaga guru dan kesehatan dengan mempertimbangkan faktor domisili khusus ASN guru dengan lokasi sekolah penugasannya.
- Saudara Bupati diharapkan dapat memerintahkan Kepala Dikbud melakukan evaluasi sebagai bahan kebijakan penataan sekolah-sekolah kewenangan kabupaten yang kekurangan murid.
- Saudara Bupati dapat memerintahkan agar semua OPD menandatangani perjanjian kerjasama pemanfataan data kependudukan di Dinas Dukcapil.
- Saudara Bupati dapat memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan upaya percepatan pelayanan KIA, sehingga setiap anak di Kabupaten Kepahiang dapat memiliki KIA.
- Bupati diharapkan segera mengupayakan kebijakan percepatan penyediaan jaringan internet bagi setiap OPD di lingkungan Pemkab. Kabupaten Kepahiang.
- Saudara Bupati segera memerintahkan semua OPD untuk menyusun perencanaan dan mengevaluasi pembangunan daerah menggunakan data statistik yang sudah dipublikasikan.
- Saudara Bupati dapat memerintahkan revisi Perbup tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi OPD, serta peningkatan anggaran pada Badan Kesbangpol.
- Komisi I merekomendasikan agar alokasi anggaran pengawasan ditingkatkan minimal sebesar 1% dari pagu APBD tahun berjalan.
- Komisi I merekomendasikan Bupati agar melakukan evaluasi Kinerja BLUD RSUD, guna meningkatkan pelayanan RSUD Kepahiang.
- Terkait pertumbuhan usaha pedagang kaki lima, Komisi I merekomendasikan agar Bupati dapat memerintahkan Satpol PP melakukan upaya penataan pedagang kaki lima.
๐๐๐ญ๐๐ญ๐๐ง ๐๐จ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ข ๐๐ :
- Perlu dilakukan evaluasi terhadap anggaran Dinas Sosial yang masih berorientasi pada organisasi, bukan pada kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat bawah.
- Kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada tahun berikutnya diharapkan dapat berfokus pada pembangunan destinasi wisata waterboom.
- Perlu dilakukan penataan yang lebih baik pada perencanaan penggunaan anggaran di Dinas Pertanian agar dapat mewujudkan Kabupaten Kepahiang sebagai swasembada dalam bidang pertanian.
- Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Komisi II menilai perlu mendapat perhatian khusus pemerintah dalam pendistribusian anggarannya, mengingat desa merupakan tulang punggung pembangunan nasional.
- Perlunya anggaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk kegiatan yang dapat melakukan stabilitas harga bahan pokok melalui operasi pasar, pemberdayaan UMKM dan pengembangan koperasi.
- Saudara Bupati dapat melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi data dengan OPD dalam penyusunan LKPJ di masa yang akan datang.
- Saudara Bupati diharapkan segera merealisasikan visi misi Kabupaten Kepahiang dalam program kerja OPD.
- Saudara Bupati diharapkan dapat menyertakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi realisasi belanja dengan ketercapaiannya.
๐๐๐ญ๐๐ญ๐๐ง ๐๐จ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ข ๐๐๐ :
- Kepada Saudara Bupati dapat menyikapi penurunan pendapatan daerah yang disebabkan pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.
- Saudara Bupati diharapkan dapat merekonsiliasi data dengan OPD dalam penyusunan LKPJ di masa yang akan datang.
- Saudara Bupati diharapkan segera merealisasikan visi misi Kabupaten Kepahiang dalam program kerja OPD.
- Dalam pembahasan LKPJ di tahun berikutnya, Komisi III berharap Bupati menyertakan dokumen RKPD sebagai bahan evaluasi realisasi belanja dengan ketercapainnya.
- Agar saudara Bupati dapat mengingatkan OPD yang mengelola Retribusi supaya dapat melakukan pengelolaan dengan lebih baik dan benar, sehingga tidak terjadi kebocoran PAD.
Untuk diketahui Rapat Paripurna ini juga dihadiri oleh Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid., M.M., IPU, Wakil Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.IP., Forkopimda Kabupaten Kepahiang, Asisten Bupati, Kepala BUMD, Kepala OPD dan Camat dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. (Adv/Bri)
